Sesuai dengan namanya, dapat obat golongan ini tidak bisa dibeli dengan bebas di apotek tanpa resep dokter. Hal ini dikarenakan pada obat – obat tersebut jika pemakaiannya tidak sesuai dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh dan bahkan  dapat berakibat sangat fatal yaitu kematian. Golongan obat keras ini dilambangkan dengan symbol lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya.

Gambar. Contoh sediaan obat keras dengan penanda kemasan berupa lingkaran biru bergaris tepi hitam.

Obat-obat yang masuk golongan ini adalah antibiotic, obat-obatan yang mengandung horman, obat penenang dan lain-lain.

Termasuk juga dalam golongan obat keras adalah Obat Wajib Apotek (OWA) dan Psikotropika. Obat keras atau biasa disebut obat dfatar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya.

Khusus OWA, walaupun masuk dalam golongan obat keras, namun penjualannya diawasi dengan ketat melalui penerbitan permenkes mengenai OWA-1,2 dan 3 dimana obat keras OWA boleh dibeli tanpa resep dokter.

Lalu apakah tujuan adanya OWA? Obat-obat OWA sendiri memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memudahkan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri jika memiliki masalah kesehatan

2. Untuk meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional.

3. Untuk meningkatkan pelayanan apoteker dalam menyampaikan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien.

Dalam hal ini, seorang apoteker memiliki kewajiban pelayanan yang melekat saat memberikan obat-obat golongan OWA seperti memenuhi ketentuan dan batasan obat per pasien berdasarkan peraturan penyerahan OWA pada Permenkes; Membuat catatan atas obat yang diserahkan serta menyampaikan informasi yang lengkap pada pasien termasuk dosis, cara penggunaan, kontra indikasi, efek samping dan informasi lainnya yang perlu diketahui pasien.

Bibliographical Entries

• Sartono, (2000). Obat wajib apotek, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
• Peraturan Menteri Kesehatan No.1176/Menkes/SK/X/1999
• Peraturan Menteri Kesehatan No.924/Menkes/Per/X/1993  
• Peraturan Menteri Kesehatan RI No.347/Menkes/SK/VII/1990